Anggaran IKN Dinilai Berat, DPR RI Tekankan Evaluasi Bertahap

JAKARTA- Anggota DPR RI periode 2019-2024 menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa evaluasi penggunaan anggaran IKN perlu dilakukan secara bertahap dan tidak harus diselesaikan sekaligus.

“Kami sudah memberi kelonggaran pembangunan IKN hingga 15 tahun ke depan.

Jadi, tidak harus selesai pada tahun ini,” ujar Cucun seusai Rapat Paripurna terakhir DPR, Senin (30/9/2024).

Ia berharap agar alokasi anggaran ini terus dievaluasi demi efektivitas pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, pembangunan wilayah dapat dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap, tidak perlu terburu-buru.

Cucun juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang bernilai guna dengan serapan optimal, terutama untuk kebutuhan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.

“Misalnya kita alokasikan 100 triliun, tapi serapannya cuma 50 triliun, kan itu sayang sekali. Padahal ada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang lebih prioritas,” tambahnya.

Selain itu, DPR bersama pemerintah menyusun proyeksi anggaran untuk pemerintahan baru dengan meningkatkan porsi belanja lain-lain sebesar Rp 631,89 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Langkah ini diambil untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintahan yang baru dalam mengelola anggaran sesuai prioritas kebijakan mereka.

[**/GR]