JAKARTA- DPR RI, melalui Badan Anggaran (Banggar), mengungkapkan bahwa sebesar Rp111 triliun dari anggaran pendidikan tahun 2023 tidak terealisasi, yang setara dengan 16 persen dari total anggaran yang dialokasikan.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mendorong perlunya audit bersama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbudristek) dan instansi terkait yang menerima bagian dari anggaran pendidikan.
Dede Yusuf mengusulkan agar audit tersebut melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, karena sebagian besar anggaran pendidikan tidak dikelola langsung oleh Kemendikbudristek, melainkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan non-K/L lainnya. “Kami meminta Kemendikbudristek untuk melakukan koordinasi audit bersama karena sebagian besar anggaran pendidikan tidak dikelola langsung oleh mereka,” ujarnya di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jumat (30/8/2024).
Tahun 2023, dari total anggaran pendidikan APBN sebesar Rp621,28 triliun, hanya Rp513,38 triliun yang terealisasi.
Sebagian besar dana tersebut dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp346,56 triliun, serta Pembiayaan termasuk Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp15 triliun di bawah Kementerian Agama, dan Rp47,31 triliun untuk K/L lainnya.
Dede menilai ketidaksesuaian antara besarnya anggaran dan kondisi layanan pendidikan menunjukkan adanya kesenjangan akses pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum memadai.
Oleh karena itu, Komisi X DPR telah membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mereformasi kebijakan anggaran pendidikan agar lebih efektif dan efisien.
“Panja Pembiayaan Pendidikan akan merekomendasikan reformulasi kebijakan agar anggaran pendidikan bisa menciptakan pendidikan yang lebih layak, terjangkau, dan berkeadilan,” tambah Dede. Ia menekankan perlunya koordinasi yang lebih kuat antar kementerian, termasuk dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan lembaga lainnya, untuk memastikan pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih baik di masa mendatang.
[**/ARP]
- (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengungkapkan secara khusus keberadaan UU Kepulauan akan mengatur kewenangan anggaran daerah kepulauan
- Abdul Fikri juga menyoroti pentingnya pendidikan vokasi dalam sektor pariwisata
- ACQUIN yang merupakan lembaga penjamin mutu pendidikan tinggi di Jerman
- Adapun RUU Daerah Kepulauan ini sudah sekitar 20 tahun dibahas oleh DPR RI dan DPD RI
- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) mendesak untuk segera disahkan
- Anggota BKSAP DPR RI Irine Yudiana Roba Putri
- Anggota DPR
- Anggota DPR RI
- Anggota DPR RI Mulan Jameela
- Anggota DPR RI terpilih dari Partai Gerindra
- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan agar Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus soal polemik peretasan data di Pusat Data Nasional (PDN)
- Anggota Komisi II DPR RI
- Anggota Komisi III DPR RI
- Anggota Komisi IV DPR RI
- Anggota Komisi IX DPR RI
- Anggota Komisi V DPR RI
- Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menanggapi upaya Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Anggota Komisi VII DPR RI
- Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes menyatakan bahwa pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Prabowo Subianto memiliki tugas penting dalam sektor pendidikan
- Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni menyayangkan masih adanya beberapa persoalan pendidikan di Indonesia yang belum terselesaikan
- Biaya pendidikan
- Data induk pokok pendidikan (Dapodik)
- Dinas Pendidikan (Disdik) DKI menyatakan kebijakan ‘cleansing’ terhadap setidaknya 107 guru honorer dilakukan sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tomohon
- DPR : Gaji Guru di Ende Cuma Rp 250 Ribu Bukti Potret Miris Pendidikan di Daerah
- DPR Desak Audit Bersama Terkait Rp111 Triliun Anggaran Pendidikan yang Tak Terserap di 2023
- Fahmi berharap pemerintahan Prabowo Subianto dapat membawa perubahan signifikan dalam sektor pendidikan
- Gedung Dewan Pers
- Gedung DPD RI
- Gedung dpr
- Gedung DPR RI
- guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia
- Jakarta
- Komisi X DPR telah membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan
