JAKARTA- DPR RI periode 2019-2024 mencetak sejarah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), setelah perjuangan lebih dari satu dekade.
Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia, yang seringkali dianggap sebagai fenomena gunung es.
UU TPKS disambut baik oleh masyarakat karena tidak hanya fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menekankan perlindungan dan pemulihan korban.
UU ini mengatur hak korban dalam hal penanganan, perlindungan, pemulihan, hingga tata cara pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual.
Ketua Panitia Kerja (Panja) UU TPKS, Willy Aditya, menegaskan pentingnya aturan turunan untuk memastikan implementasi UU berjalan optimal.
“UU TPKS sampai hari ini turunannya belum ada. Kita punya tanggung jawab bersama untuk mewujudkan ini,” ungkap Willy dalam rilis pers usai Rapat Paripurna terakhir DPR, Senin (30/9/2024) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Selain UU TPKS, DPR juga mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA).
UU ini dirancang untuk mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak, termasuk kematian ibu dan bayi serta gizi buruk. UU KIA juga memperkuat hak ibu pekerja, seperti penambahan cuti melahirkan, sebagai langkah signifikan dalam memperbaiki kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia.
[**/GR]
- (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengungkapkan secara khusus keberadaan UU Kepulauan akan mengatur kewenangan anggaran daerah kepulauan
- Adapun RUU Daerah Kepulauan ini sudah sekitar 20 tahun dibahas oleh DPR RI dan DPD RI
- Anggaran IKN Dinilai Berat. DPR RI Tekankan Evaluasi Bertahap
- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI
- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi'i menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) mendesak untuk segera disahkan
- Anggota BKSAP DPR RI Irine Yudiana Roba Putri
- Anggota DPR
- Anggota DPR dari berbagai fraksi
- Anggota DPR RI
- Anggota DPR RI Mulan Jameela
- Anggota DPR RI terpilih dari Partai Gerindra
- Anggota DPRD Kabupaten Minsel
- Anggota DPRD Minahasa
- anggota DPRD Minahasa dari Partai Golkar yang juga baru dilantik. Dengan kehadiran dan interaksi yang penuh keakraban di berbagai wilayah
- Anggota DPRD Tomohon
- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan agar Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus soal polemik peretasan data di Pusat Data Nasional (PDN)
- Anggota Komisi II DPR RI
- Anggota Komisi III DPR RI
- Anggota Komisi IV DPR RI
- Anggota Komisi IX DPR RI
- DPR RI Sahkan UU TPKS dan UU KIA. Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan dan Kesejahteraan Ibu-Anak
- Gedung Dewan Pers
- Gedung DPD RI
- Gedung dpr
- Gedung DPR RI
- Gedung DPRD Minahasa
- Gedung Dua Lantai
- Jakarta
