JAKARTA- Pemerintah merilis secara terbatas produk INA Digital Tahap Pertama, sebagai bagian dari langkah awal menuju integrasi layanan digital nasional.

Peluncuran ini bertujuan untuk mendapatkan masukan yang akan digunakan dalam pengembangan layanan terpadu lebih lanjut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa rilis terbatas ini merupakan momen bersejarah dalam upaya transformasi digital pemerintah.

“Ini adalah hari yang membahagiakan dan dinantikan oleh banyak pihak.

Keterpaduan layanan digital akhirnya menjadi nyata, meskipun melalui proses yang panjang,” ujarnya saat menghadiri acara Rilis Terbatas Tahap Pertama di INA Digital Hall, PERURI, Jakarta Selatan, Senin (30/09/2024).

Azwar Anas menjelaskan bahwa rilis terbatas ini menjadi fondasi percepatan transformasi digital dalam menyediakan layanan yang lebih efisien bagi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami memilih pendekatan rilis terbatas karena belajar dari praktik terbaik industri digital, yang bertujuan untuk memperoleh masukan guna menyempurnakan layanan ini,” jelasnya.

Produk INA Digital yang diluncurkan pada tahap pertama ini terdiri dari tiga layanan utama, yakni INApas, INAku, dan INAgov. INApas adalah layanan identitas digital terpadu untuk akses mudah ke berbagai layanan pemerintah, INAku merupakan portal pelayanan publik untuk akses cepat ke berbagai layanan, sementara INAgov menyediakan akses administrasi pemerintahan bagi ASN secara efisien.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menilai rilis terbatas ini sebagai langkah maju dalam birokrasi dan pelayanan publik.

“Birokrasi kita akan mengalami lompatan besar dalam pelayanan publik dengan mulai menggunakan platform digital,” ujar Nezar.

Peluncuran ini juga menjadi bagian dari penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023.

Dengan rilis ini, pemerintah berharap mampu mempercepat transformasi digital yang berdampak langsung pada masyarakat dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

[**/VOC]